TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

7 Oct
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
Keputusan Menteri Keuangan : 232/KMK.05/1996
Tanggal : 1-Apr-1996

			MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,


Menimbang	:	

bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang 

perlu mengatur tata cara pembayaran dan penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan 

Pajak dalam rangka impor dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat	:

1.	Indische Comptabiliteits Wet (staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah 

	terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

	1968 Nomor 53);

2.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

	Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

	9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 

	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);

3.	Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 

	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263),

	sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 

	(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

	Nomor 3567);

4.	Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

	Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 

	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan 

	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 

	61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);

5.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

	Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

6.	Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

	1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

7.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran 

	Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik 

	Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

8.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 5/KMK.01/1993 tentang Penunjukan Bank 

	sebagai Bank Persepsi dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara; 

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN 

PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR.

						Pasal 1

Pembayaran dan penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor 

yang terutang kepada negara, disetor ke Kas Negara melalui Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean atau 

pada PT. (Persero) Pos Indonesia khusus untuk barang-barang kiriman pos.

						Pasal 2

(1)	Tata cara pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, Dan Pajak dalam rangka 

	impor melalui Bank Devisa Persepsi, berlaku sebagaimana dimaksud dalam lampiran I.

(2)	Tata cara pembayaran dan penyetoran Bea Masuk, Cukai, denda Administrasi, bunga, dan Pajak 

	dalam rangka impor melalui Kantor Pabean, berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.

(3)	Tata cara Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan pajak dalam rangka 

	impor melalui PT. (Persero) Pos Indonesia, berlaku sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.

						Pasal 3

(1)	Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau Bunga menggunakan formulir Surat 

	Setoran Bea Cukai (SSBC) yang bentuk dan isinya ditentukan oleh Direktur Jenderal Bea dan 

	Cukai.

(2)	Pembayaran Pajak (PPN, PPn BM, atau PPh Pasal 22) dalam rangka impor menggunakan 

	formulir Surat Setoran Pajak (SSP) yang bentuk dan isinya ditentukan oleh Direktur Jenderal 

	Pajak.

						Pasal 4

Pada waktu menerima pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam 

rangka impor, Bank Devisa Persepsi, Kantor Pabean, dan PT. (Persero) Pos Indonesia wajib :

a.	Meneliti kebenaran penghitungan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak 

	dalam rangka impor, dan

b.	Meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian SSBC dan SSP.

						Pasal 5

Petunjuk pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, 

Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, dan 

Direksi Bank Indonesia, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai bidang tugas 

masing-masing.

						Pasal 6

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dan 

penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang 

bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

						Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengumumkan Keputusan ini dengan menempatkan 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal: 1 April 1996

MENTERI KEUANGAN,

	ttd

MAR'IE MUHAMMAD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								LAMPIRAN I

								KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

								NOMOR	:	232/KMK.05/1996

								TANGGAL	:	1 APRIL 1996

	TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA 

	           ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR 

			        MELALUI BANK DEVISA PERSEPSI

1.	Bagi Importir atau Wajib Bayar

	1.1.	Mengisi formulir Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atau Pemberitahuan Impor Barang 

		Khusus (PIBK) secara lengkap dan benar.

	1.2.	Menerima Nota Pembetulan, Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea 

		Masuk (SPKPBM) dari Kantor Pabean.

	1.3.	Mengisi formulir SSBC dan SSP.

		1.3.1.	Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau Bunga 

			menggunakan formulir SSBC dalam rangkap 4 (empat).

			Untuk pembayaran setiap jenis pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda 

			Administrasi, atau Bunga per Mata Anggaran Penerimaan (MAP) menggunakan 

			satu formulir SSBC masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

		1.3.2.	Pembayaran Pajak (PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22) dalam rangka impor 

			menggunakan SSP dalam rangkap 5 (lima).

			Untuk pembayaran setiap jenis Pajak per Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 

			menggunakan satu formulir SSP masing-masing dalam rangkap 5 (lima).

	1.4.	Menghubungi Bank Devisa Persepsi.

		1.4.1.	Pembayaran dilakukan pada Bank Devisa Persepsi yang sekota/sewilayah 

			kerja dengan Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean, kecuali 

			Direktur Jenderal Bea dan Cukai menetapkan lain.

		1.4.2.	PIB, PIBK, Nota Pembetulan, SPKPBM, dan SSBC serta SSP diserahkan 

			kepada Bank Devisa Persepsi untuk pelunasan Bea Masuk, Cukai, Denda 

			Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor.

		1.4.3.	Apabila SSBC dan SSP telah diisi secara lengkap dan benar maka Importir 

			atau Wajib Bayar menyerahkan uang pembayaran yang jumlahnya sama 

			dengan jumlah nominal yang tercantum pada SSBC dan SSP bersangkutan.

		1.4.4.	Apabila SSBC dan SSP belum diisi secara lengkap dan benar, Importir atau 

			Wajib Bayar menerima kembali dokumen tersebut dari Bank Devisa Persepsi 

			untuk dilengkapi dan dibetulkan, kemudian diserahkan kembali beserta uang 

			pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 1.4.3.

	1.5.	Menerima kembali dokumen dari Bank Devisa Persepsi berupa :

		a.	PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM, dan dokumen pelengkap 

			pabean lainnya;

		b.	SSBC lembar ke-1 dan ke-3;

		c.	SSP lembar ke-1, ke-3, dan ke-5.

		SSBC lembar ke-1 dan SSP lembar ke-5 diterima oleh Importir atau Wajib Bayar dalam 

		amplop tertutup untuk disampaikan kepada Kantor Pabean.

	1.6.	Menyerahkan PIB, PIBK, Nota Pembetulan, dan SSBC serta SSP kepada Kantor 

		Pabean.

		PIB, PIBK, Nota Pembetulan, dan SSBC serta SSP sebagaimana dimaksud dalam 

		butir 1.5. diserahkan kepada Kantor Pabean yang bersangkutan untuk dilakukan 

		pemeriksaan dokumen dan/atau pengurusan pengeluaran barang.

2.	Bagi Bank Devisa Persepsi.

	2.1.	Menerima PIB, PIBK, Nota Pembetulan, SPKPBM, dan SSBC serta SSP dari Importir 

		atau Wajib Bayar.

	2.2.	Meneliti kebenaran penghitungan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak 

		dalam rangka impor, dalam PIB atau PIBK, dan SSBC serta SSP.

		2.2.1.	Untuk SSBC, penelitian terutama mengenai :

			a.	Jumlah uang yang akan dibayar sesuai PIB, PIBK, Nota Pembetulan, 

				atau SPKPBM dari Kantor Pabean;

			b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

			c.	Jenis Penerimaan (Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau 

				Bunga);

			d.	Dokumen dasar (Nomor dan Tanggal PIB, PIBK, Nota Pembetulan, 

				atau SPKPBM);

			e.	Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean.

		2.2.2.	Untuk SSP, penelitian terutama mengenai :

			a.	Jumlah uang yang akan dibayar sesuai PIB, PIBK, Nota Pembetulan, 

				atau SPKPBM dari Kantor Pabean;

			b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

			c.	Jenis Penerimaan Pajak;

			d.	Kode Setoran.

		2.2.3.	Untuk SSBC dan SSP dengan dokumen dasar pembayaran SPKPBM, selain 

			mencocokkan jumlah yang dibayar yang tercantum dalam SSBC dan SSP 

			dengan jumlah nominal yang tercantum dalam SPKPBM, juga meneliti apakah 

			pembayaran yang dilakukan harus dikenakan bunga 2% (dua persen) tiap bulan 

			atau tidak.

	2.3.	Menerima Uang Pembayaran.

		2.3.1.	Apabila SSBC dan SSP telah diisi secara lengkap dan benar, Bank Devisa 

			Persepsi menerima uang pembayaran yang jumlahnya sama dengan jumlah 

			nominal yang tercantum pada SSBC dan SSP bersangkutan.

		2.3.2.	Apabila SSBC dan SSP belum diisi secara lengkap dan benar, dokumen 

			tersebut dikembalikan kepada Importir atau Wajib Bayar untuk dilengkapi dan 

			dibetulkan sebagaimana mestinya, kemudian menerima kembali dokumen 

			tersebut beserta uang pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.1.

	2.4.	Membubuhkan tanda terima pada SSBC dan SSP berupa :

		a.	Tanggap penerimaan pembayaran, yaitu tanggal penerimaan uang atau tanggal 

			kliring jika Importir atau Wajib Bayar membayar dengan uang giral; 

		b.	Nama dan tandatangan petugas penerima pembayaran;

		c.	Cap Bank yang bersangkutan;

		d.	Cap Tanggal Pelunasan pada PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM.

	2.5.	Menyerahkan kembali kepada Importir atau Wajib Bayar :

		a.	PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM, dan dokumen pelengkap pabean 

			lainnya;

		b.	SSBC lembar ke-1 dan ke-3;

		c.	SSP lembar ke-1, ke-3 dan ke-5.

		SSBC lembar ke-1 dan SSP lembar ke-5 dimasukkan ke dalam amplop tertutup untuk 

		disampaikan kepada Kantor Pabean.

	2.6.	Mendistribusikan SSBC dan SSP.

		2.6.1.	Bank Devisa Persepsi mendistribusikan SSBC sebagai berikut :

			-	Lembar ke-1 untuk pengeluaran barang;

			-	Lembar ke-2 untuk KPKN;

			-	Lembar ke-3 untuk Pembayar;

			-	Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi yang bersangkutan.

		2.6.2.	Bank Devisa Persepsi mendistribusikan SSP sebagai berikut :

			-	Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak;

			-	Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN;

			-	Lembar ke-3 untuk KPP melalui Wajib Pajak;

			-	Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi yang bersangkutan;

			-	Lembar ke-5 untuk Kantor Pabean.

	2.7.	Menjawab permintaan konfirmasi.

		Bank Devisa Persepsi diwajibkan menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu 

		pembayaran atau penyetoran apabila ada permintaan dari Kantor Pabean atau Kantor 

		Pelayanan Pajak (KPP).

3.	Bagi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

	3.1.	Menerima SSBC lembar ke-2 dan SSP lembar ke-2 dari Bank Devisa Persepsi.

	3.2.	Mengirim SSP lembar ke-2 kepada KPP.

	3.3.	Menjawab permintaan konfirmasi mengenai suatu setoran apabila ada permintaan dari 

		Kantor Pabean atau KPP.

4.	Bagi Kantor Pabean

	4.1.	Menerima PIB, PIBK, Nota Pembetulan, dan SSBC dan SSP dari Importir atau Wajib 

		Bayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.5. dan 1.6.

	4.2.	Meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian PIB dan PIBK dan mencocokkan jumlah 

		pembayaran yang tercantum dalam SSBC dan SSP dengan jumlah Bea Masuk, Cukai, 

		Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang seharusnya dibayar.

		Untuk pembayaran dengan dokumen dasar Nota Pembetulan, mencocokkan jumlah 

		yang dibayar yang tercantum dalam SSBC dan SSP dengan jumlah nominal yang 

		tercantum dalam Nota Pembetulan.

	4.3.	Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan impor termasuk data SSBC, setiap hari 

		ditatausahakan sesuai petunjuk yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

	4.4.	Meneliti SSBC.

		4.4.1.	Kantor Pabean dapat meminta konfirmasi mengenai suatu pembayaran atau 

			penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak dalam 

			rangka impor kepada Bank Devisa Persepsi atau KPKN.

		4.4.2.	Meneliti SSBC lembar ke-1 yang diterima dari Bank Devisa Persepsi.

MENTERI KEUANGAN

	ttd

MAR'IE MUHAMMAD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								LAMPIRAN II

								KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

								NOMOR	:	232/KMK.05/1996

								TANGGAL	:	1 APRIL 1996

	TATA CARA PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, 

	            DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR MELALUI KANTOR PABEAN

1.	Bagi Importir atau Wajib Bayar

	1.1.	Mengisi formulir PIB atau PIBK secara lengkap dan benar.

	1.2.	Menerima Nota Pembetulan atau SPKPBM dari Kantor Pabean.

	1.3.	Menghubungi Kantor Pabean.

		1.3.1.	Pembayaran dilakukan melalui Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban 

			pabean.

		1.3.2.	PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM diserahkan kepada Kantor 

			Pabean guna pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan 

			Pajak dalam rangka impor.

	1.4.	Menyerahkan uang pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan 

		Pajak dalam rangka impor kepada Kantor Pabean.

		Importir atau Wajib Bayar menyerahkan uang pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda 

		Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang jumlahnya sama dengan 

		jumlah nominal yang tercantum dalam PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM 

		kepada Kantor Pabean.

	1.5.	Menerima Bukti Pembayaran dari Kantor Pabean.

		Atas pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam 

		rangka impor, menerima bukti pembayaran sebagai berikut :

		a.	Bukti Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau Bunga yang 

			bentuk dan isinya ditentukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

		b.	Bukti Pembayaran Pajak atas Impor, yang bentuk dan isinya ditentukan oleh 

			Direktur Jenderal Pajak.

2.	Bagi Kantor Pabean

	2.1.	Kantor Pabean berkewajiban memungut, menerima, menyimpan, menyetorkan dan 

		menatausahakan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam 

		rangka impor sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

	2.2.	Menerima PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM yang diajukan oleh Importir atau

		Wajib Bayar.

	2.3.	Menerima pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak 

		dalam rangka impor dari Importir atau Wajib Bayar. 

		2.3.1.	Kantor Pabean menerima uang pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda 

			Administrasi, Bunga, dan Pajak yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal 

			yang tercantum dalam PIB, PIBK, Nota Pembetulan, atau SPKPBM. 

			Untuk pembayaran dengan dokumen  dasar SPKPBM disamping meneliti 

			kebenaran jumlah setoran, juga meneliti apakah atas setoran  tersebut harus 

			dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atau tidak. 

		2.3.2.	Atas pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak 

			dalam rangka impor diberikan bukti sebagai berikut :

			a.	Bukti Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau 

				Bunga.

			b.	Bukti Pembayaran Pajak atas impor.

	2.4.	Menyetorkan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka 

		impor ke Kas Negara.

		2.4.1.	Kantor Pabean menyetorkan seluruh penerimaan Bea Masuk, Cukai, Denda 

			Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor ke Kas Negara melalui 

			Bank Devisa Persepsi.

		2.4.2.	Apabila pada lokasi/kota di Kantor Pabean berada tidak terdapat Bank Devisa 

			Persepsi maka penyetoran dapat dilakukan pada Kantor PT. (Persero) Pos 

			Indonesia.

	2.5.	Penyetoran sebagaimana dimaksud pada butir 2.4. dilakukan setiap hari dengan 

		ketentuan :

		2.5.1.	Seluruh penerimaan pada hari itu harus disetorkan selambat-lambatnya pada 

			hari kerja berikutnya.

		2.5.2.	Untuk penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, atau Bunga 

			digunakan formulir SSBC dalam rangkap 4 (empat).

			Untuk penyetoran setiap jenis pungutan per Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 

			menggunakan satu formulir SSBC, masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

		2.5.3.	Untuk PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22 digunakan formulir SSP rangkap 5 

			(lima).

			Untuk penyetoran setiap jenis pajak per Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 

			menggunakan satu formulir SSP, masing-masing dalam rangkap 5 (lima).

		2.5.4.	Pengisian formulir SSBC dan SSP dilakukan secara lengkap dan benar sesuai 

			petunjuk pengisiannya.

		2.5.5.	Formulir sebagaimana dimaksud pada butir 2.5.4. diserahkan kepada Bank 

			Devisa Persepsi atau Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia beserta uang setoran 

			yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang tercantum pada SSBC dan 

			SSP bersangkutan.

	2.6.	Menerima bukti penyetoran.

		Kantor Pabean menerima kembali SSBC lembar ke-1 dan ke-3 serta SSP lembar ke-1, 

		ke-3 dan ke-5 yang telah dibubuhi tanda penerimaan oleh Bank Devisa Persepsi.

	2.7.	Menyampaikan pemberitahuan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

		2.7.1.	Atas pemungutan dan penyetoran Pajak dalam rangka impor ke Rekening Kas 

			Negara, Kantor Pabean menyampaikan pemberitahuan kepada KPP di tempat 

			kedudukan Kantor Pabean.

		2.7.2.	Pemberitahuan dimaksud menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Pajak 

			dalam rangka Impor yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dilampiri SSP 

			lembar ke-3 yang diterima dari Bank Devisa Persepsi/Kantor PT. (Persero) Pos 

			Indonesia dan dokumen lainnya yang tersebut pada Surat Pemberitahuan itu.

		2.7.3.	Penyampaian pemberitahuan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea 

			dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak baik secara bersama-sama maupun 

			sendiri-sendiri sesuai bidang tugas masing-masing.

3.	Bagi Bank Devisa Persepsi/Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia

	3.1.	Menerima setoran pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan 

		Pajak dalam rangka impor dari Kantor Pabean, dengan formulir penyetoran sebagai 

		berikut :

		a.	Untuk penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Bunga 

			menggunakan formulir SSBC;

		b.	Untuk penyetoran Pajak (PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22) menggunakan 

			formulir SSP.

	3.2.	Mendistribusikan SSBC dan SSP.

		3.2.1.	Untuk formulir SSBC sebagai berikut :

			a.	Lembar ke-1, ke-3 untuk Penyetor (Kantor Pabean);

			b.	Lembar ke-2 untuk KPKN;

			c.	Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi/Kantor PT. (Persero) Pos 

				Indonesia.

		3.2.2.	Untuk formulir SSP sebagai berikut :

			a.	Lembar ke-1, dan ke-5 untuk Penyetor (Kantor Pabean);

			b.	Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN;

			c.	Lembar ke-3 untuk KPP melalui Penyetor (Kantor Pabean);

			d.	Lembar ke-4 untuk Bank Devisa Persepsi/Kantor PT. (Persero) Pos 

				Indonesia.

4.	Bagi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

	Kewajiban bagi KPKN, dalam Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, 

	Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang dilakukan oleh Kantor Pabean,

	berpedoman pada Lampiran I Keputusan ini.

MENTERI KEUANGAN

	ttd

MAR'IE MUHAMMAD

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								LAMPIRAN III

								KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

								NOMOR	:	232/KMK.05/1996

								TANGGAL	:	1 APRIL 1996

		TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA 	

			ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR 

				MELALUI PT. (PERSERO) POS 	INDONESIA

1.	Bagi Importir atau penerima kiriman pabean

	1.1.	Menerima Penetapan Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP).

		1.1.1.	Atas kiriman pabean (impor barang melalui PT. (Persero) Pos Indonesia), 

			penerima kiriman pabean menerima PPKP yang dibuat/ditetapkan oleh Kantor 

			Pabean.

		1.1.2.	Pada PPKP dicantumkan penetapan besarnya Bea Masuk, Cukai, dan Pajak 

			dalam rangka impor yang harus dibayar oleh Penerima Kiriman Pabean.

	1.2.	Mengisi formulir SSBC dan SSP.

		1.2.1.	Penerima kiriman pabean mengisi formulir SSBC secara lengkap dan benar, 

			berdasarkan PPKP untuk pembayaran Bea Masuk dan Cukai.

		1.2.2.	Penerima kiriman pabean mengisi formulir SSP secara lengkap dan benar, 

			berdasarkan PPKP untuk pembayaran Pajak (PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 

			22).

	1.3.	Membayar penerimaan negara.

		Penerima kiriman pabean membayar Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, 

		dan Pajak dalam rangka impor yang jumlahnya sama dengan jumlah nominal yang 

		tertulis pada SSBC dan SSP bersangkutan, langsung ke loket Kantor PT. (Persero)

		Pos Indonesia.

	1.4.	Menerima barang kiriman, SSBC, dan SSP.

		Setelah melaksanakan pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, 

		dan Pajak dalam rangka impor, penerima kiriman pabean akan menerima barang 

		kiriman, SSBC, dan SSP.

2.	Bagi Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia

	2.1.	Menerima pembayaran.

		2.1.1.	Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia mencocokkan kebenaran pengisian SSBC

			dan SSP dengan data yang tercantum dalam PPKP, dan jumlah uangnya.

		2.1.2.	Apabila dalam penelitian ternyata belum sesuai maka dokumen tersebut 

			dikembalikan kepada penerima kiriman pabean untuk dilengkapi dan dibetulkan

			sebagaimana mestinya.

		2.1.3.	Apabila dalam penelitian ternyata telah sesuai atau telah dilakukan pembetulan 

			dan dilengkapi sebagaimana mestinya, kemudian uang pembayaran Bea 

			Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor diterima.

	2.2.	Menyerahkan barang kiriman pabean, SSBC, dan SSP.

		Setelah menerima pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor, 

		menyerahkan barang kiriman pabean, SSBC, dan SSP kepada penerima kiriman 

		pabean.

	2.3.	Mendistribusikan SSBC dan SSP.

		2.3.1.	Mendistribusikan SSBC sebagai berikut :

			a.	Lembar ke-1 untuk pengeluaran barang;

			b.	Lembar ke-2 untuk KPKN;

			c.	Lembar ke-3 untuk Pembayar;

			d.	Lembar ke-4 untuk Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia.

		2.3.2.	Mendistribusikan SSP sebagai berikut :

			a.	Lembar ke-1 untuk Pembayar;

			b.	Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN;

			c.	Lembar ke-3 untuk KPP melalui Wajib Pajak;

			d.	Lembar ke-4 untuk Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia;

			e.	Lembar ke-5 untuk Kantor Pabean.

	2.4.	Menjawab permintaan konfirmasi.

		Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia diwajibkan menjawab permintaan konfirmasi 

		mengenai suatu pembayaran atau penyetoran apabila ada permintaan dari Kantor 

		Pabean atau KPP.

3.	Bagi Kantor Pabean

	3.1.	Membuat/menetapkan PPKP.

		3.1.1.	Atas kiriman pabean (impor barang melalui PT. (Persero) Pos Indonesia), 

			Kantor Pabean membuat/menetapkan PPKP dalam rangkap 6 (enam) :

			a.	Lembar ke-1 untuk Kantor Pabean pada Kantor Pos Lalu Bea (setelah

				Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor dibayar);

			b.	Lembar ke-2 untuk Loket Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia;

			c.	Lembar ke-3 untuk penerima kiriman pabean;

			d.	Lembar ke-4 untuk Kantor Pusat PT. (Persero) Pos Indonesia;

			e.	Lembar ke-5 untuk KPP;

			f.	Lembar ke-6 untuk Kantor Pabean.

		3.1.2.	Pada PPKP dicantumkan besarnya penetapan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak 

			dalam rangka impor yang harus dibayar oleh penerima kiriman pabean.

	3.2.	Menyerahkan PPKP.

		3.2.1.	PPKP lembar ke 1 s/d 5 diserahkan kepada PT. (Persero) Pos Indonesia 

			menyertai barang kiriman pabean yang telah diperiksa/dicacah dan telah 

			ditetapkan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor.

		3.2.2.	PPKP lembar ke-6 dikirimkan ke Kantor Pabean sebagai arsip.

	3.3.	Menerima PPKP, SSBC, dan SSP.

		Menerima PPKP lembar ke-1 dilampiri SSBC lembar ke-1, dan SSP lembar ke-5 dari 

		Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia.

	3.4.	Penatausahaan.

		Dokumen-dokumen yang berkenaan dengan barang kiriman pabean termasuk SSBC dan 

		SSP, setiap hari ditatausahakan sesuai petunjuk yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea 

		dan Cukai.

	3.5.	Rekonsiliasi.

		Meneliti/mencocokkan PPKP lembar ke-1, SSBC lembar ke-1, dan SSP lembar ke-5 

		yang diterima dari Kantor PT. (Persero) Pos Indonesia, dengan PPKP lembar ke-6 yang 

		ada pada Kantor Pabean.

	3.6.	Memberitahukan PPKP yang belum diselesaikan.

		Setiap akhir bulan Kantor Pabean memberitahukan kepada Kantor PT. (Persero) Pos 

		Indonesia apabila PPKP lembar ke-1 beserta lampirannya belum diterima sebagaimana 

		dimaksud pada butir 3.3.

4.	Bagi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

	Kewajiban bagi KPKN dalam Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda 

	Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka impor yang dilakukan oleh PT. (Persero) Pos 

	Indonesia berpedoman pada Lampiran I Keputusan ini.

MENTERI KEUANGAN,

	ttd

MAR'IE MUHAMMAD
About these ads
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: