Tag Archives: lalu lintas

PROSEDUR EKSPOR

3 Oct

ekspor impor indonesia

Pengertian Ekspor barang pada umumnya adalah kegiatan mengeluarkan / mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan, dan melibatkan Custom (Bea Cukai) baik di negara asal maupun negara tujuan. Bea Cukai bertugas sebagai pengawas keluar masuknya / lalu lintas barang dalam suatu negara.

Bagaimana dengan prosedur atau mekanisme jika kita akan melakukan ekspor dari Indonesia ke luar negeri ? Berikut langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam proses ekspor :

  1. Mencari tahu terlebih dahulu apakah barang yang akan kita ekspor tersebut termasuk barang yang dilarang untuk di ekspor, diperbolehkan untuk diekspor tetapi dengan pembatasan, atau barang yang bebas diekspor (Menurut undang-undang dan peraturan di Indonesia). Untuk mengetahuinya bisa dilihat di www.insw.go.id
  2. Memastikan juga apakah barang kita diperbolehkan untuk masuk ke negara tujuan ekspor.
  3. Jika kita sudah mendapatkan pembeli (buyer), menentukan sistem pembayaran, menentukan quantity dan spek barang, dll, maka selanjutnya kita mempersiapkan barang yang akan kita ekspor dan dokumen-dokumennya sesuai kesepakatan dengan buyer.
  4. Melakukan pemberitahuan pabean kepada pemerintah (Bea Cukai) dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pelengkapnya.
  5. Setelah eksportasi kita disetujui oleh Bea Cukai, maka akan diterbitkan dokumen NPE (Nota Persetujuan Ekspor). Jika sudah terbit NPE, maka secara hukum barang kita sudah dianggap sebagai barang ekspor.
  6. Melakukan stuffing dan mengapalkan barang kita menggunakan moda transportasi udara (air cargo), laut (sea cargo), atau darat.
  7. Mengasuransikan barang / kargo kita (jika menggunakan term CIF)
  8. Mengambil pembayaran di Bank (Jika menggunakan LC atau pembayaran di akhir

Shipping,Pelayaran dan Kepabeanan

1 Oct
Shipping atau pelayaran adalah proses secara fisik dari pengiriman barang atau muatan via darat, laut atau udara. Tapi bisa juga berarti pergerakan suatu objek dengan sebuah kapal.
Bagi orang awam, mungkin banyak yang bertanya apa sih perusahaan shipping itu? Secara garis besar perusahaan shipping adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang baik melalui darat, laut ataupun udara. Disini, saya akan membahas tentang pelayaran melalui laut.
Biasanya pengiriman barang ini dilakukan secara containerize yaitu barang yang akan dikirim dimasukkan ke dalam kontainer. Atau bisa juga secara breakbulk atau barang hanya diletakkan begitu saja di dalam kapal.
Menurut PP No.82 Tahun 1999 dan KM Tahun 2001 ruang lingkup pelayaran adalah sebagai berikut:
  1. Usaha pokok pelyaran berupa penyelenggaraan angkutan barang dengan mempergunakan kapal.
  2. Usaha keagenan yang merupakan usaha pelayanan atas kapal orang lain
  3. Usaha penunjang kegiatan pelayaran
Ocean going atau yang lebih dikenal dengan pelayaran luar negeri akan lebih banyak menangani muatan ekspor dan impor barang. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sedangkan Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean
- Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
- Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
- Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, dan atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean
- Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
- Pemberitahuan Pabean pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Mengenal Pihak-Pihak dalam Kegiatan Ekpor Impor

15 Sep

Transaksi ekspor impor ternyata memiliki kompleksitas yang cukup besar, disamping peraturan antar negara yang harus dipahami, kredibilitas pihak pembeli/penjual yang harus diyakini, juga ada baiknya kita mengetahui pihak-pihak yang mungkin akan terlibat dalam transaksi ini. Mulai dari tahap negosiasi, eksekusi, maupun dalam operasional transaksi. lazimnya terdapat lebih dari 10 institusi/perusahaan yang bisa terlibat dalam kegiatan ekspor impor, diantaranya adalah :

  1. Penjual (Exportir), bisa juga merupakan Agent dari Exportir atau juga Trader.
  2. Pembeli (Importir), bisa juga merupakan Agent dari Importir atau juga Trader.
  3. Bank atau lembaga keuangan lainnya, yang fungsinya sebagai fasilitator pembayaran, keuangan dan juga penjaminan (L/C & Bank Guarantee).
  4. Asuransi, sebagai institusi penjaminan resiko
  5. Maskapai Pelayaran (Shipping Company) atau Maskapai Penerbangan, bisa juga Agent-nya.
  6. EMKL (Freight Forwarding), Ekspedisi Muatan Kapal Laut, yang menjembatani eksportir dengan pelayaran dalam hal pengangkutan dan dokumentasi ekspor.
  7. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)
  8. Bea Cukai (Custom), sebagai gerbang keluar masuknya barang.
  9. Surveyor, sebagai lembaga survey apabila dibutuhkan/dipersyaratkan
  10. Departemen Pemerintahan Terkait : Deperindag, Kadin, Depkes/Bpom, BKPM, Dirjen Pajak/KPKN dan Dirjen-dirjen di bawah DepKeu, Deptan/Karantina, Dephub Dll. untuk pembuatan Certificate of origin dan legalisasi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan

11. Consulate, untuk legalisasi ke beberapa negara tertentu
12. Badan Sertifikasi Lainnya.

Pihak-pihak di atas biasanya terlibat tergantung dari keperluan transaksi ekspor impor tersebut, belum lagi ditambah pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat baik dalam regulasinya maupun institusinya, seperti antara lain : Bank Indonesia, untuk peraturan dan kebijakan di bidang keuangan dan perbankan diantaranya (penetapan Legal Lending Limit dan Monitor Lalu Lintas Devisa), Departemen Kehakiman, menyangkut legalitas transaksi dan lembaga peradilan apabila terjadi dispute antara pihak-pihak yang bertransaksi, Perusahaan Transportasi Darat (Trucking, Train Dll.) apabila pengiriman menggunakan combined transport.Dengan begitu banyaknya pihak yang terlibat, yang masing-masing mempunyai aturan dan kebijakan yang harus sesuai satu sama lain, bisa dibayangkan begitu kompeksnya permasalahan transaksi ekspor impor. memang dari beberapa pihak, seperti pihak pemerintah sedang mengupayakan pelayanan untuk lebih menyederhanakan birokrasi yang selama ini menghambat dan menciptakan inefisiensi biaya, tapi wujud nyatanya masih kita tunggu.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.