KASUS-KASUS DALAM IMPOR YANG MERUGIKAN NEGARA

21 Sep

Dalam perdagangan internasional sering terjadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan luar negeri. Tindakan-tindakan ada yang melawan hukum dan ada pula yang tidak melawan hukum, tapi sangat merugikan keuangan negara. Beberapa kasus yang merugikan keuangan Negara tersebut antara lain adalah sebagai berikut.

A. PENYELUNDUPAN
Pasal 102 Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan memberikan penjelasan secara detail mengenai tindak pidana penyelundupan di bidang impor
Setiap orang yang :
a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
b. Membongkar barang impor di luar Kawasan Pabean atau tempat lain tanpa izin Kepala Kantor Pabean
c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam Pemberitahuan Pabean
d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan Kewajiban Pabeannya dari Kawasan Pabean atau dari Tempat Penimbunan Berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini.
g. Mengangkut barang impor dari Tempat Penimbunan Sementara atau Tempat Penimbunan Berikat yang tidak sampai ke Kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
h. Dengan sengaja memberitahukan salah tentang jenis dan/atau jumlah barang impor dalam Pemberitahuan Pabean.
Sistem manajemen impor dan kepabeanan yang berlangsung selama ini dipandang tidak efektif untuk mengatasi penyelundupan. Studi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) memperkirakan bahwa untuk tahun 2000, misalnya, terdapat perbedaan sebesar 3,79 persen antara penerimaan bea masuk aktual dan potensinya. Pola yang sama terjadi untuk pajak pertambahan nilai (PPN), di mana pada tahun 2000, misalnya, terdapat perbedaan sebesar 1,67 persen. Studi LPEM-FEUI memperkirakan, potensi penerimaan negara yang hilang hanya akibat kebocoran administrasi sebesar 1,6 miliar-1,85 miliar dollar AS. Kerugian ini timbul akibat kurang efektifnya manajemen risiko impor.
Yang paling realistis dalam mengatasi penyelundupan adalah mengurangi manfaat yang bisa diperoleh oleh penyelundup sehingga tak ada insentif untuk menyelundup. Bagaimana caranya? Memperkecil atau menghilangkan disparitas harga domestik dengan internasional, misalnya penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPn BM). Semakin kecil perbedaan atau disparitas harga, maka semakin kecil insentif untuk melakukan penyelundupan. Mudahnya: apa gunanya menyelundup jika harga internasional sama dengan harga domestik?
Solusi lain adalah kembali ke dalam sistem pre-shipment inspection atau PSI (pemeriksaan prapengapalan) seperti yang pernah dilakukan di masa lalu. Data empiris menunjukkan bahwa rasio penerimaan bea masuk terhadap barang yang dapat dikenai bea masuk (dutiable import) mengalami penurunan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, kita juga menyaksikan maraknya penyelundupan.
Haruskah kita beralih kepada sistem PSI? Di sini kita harus mempertimbangkan manfaat (benefit) dan biaya (cost) dari masing-masing sistem. Bila kita memilih untuk mempertahankan sistem Bea Cukai dengan post audit-nya, ada beberapa biaya yang harus ditanggung. Pertama, biaya langsung, seperti anggaran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang dialokasikan untuk import auditing.
Kedua, biaya yang harus ditanggung akibat maraknya penyelundupan karena lemahnya system post audit. Bukti empiris menunjukkan maraknya kasus under invoicing (impor yang tercatat lebih rendah dari sesungguhnya) dalam beberapa tahun terakhir. Studi yang dilakukan oleh LPEM-FEUI menunjukkan bahwa under invoicing dapat berasal dari berbagai sumber. Pertama, penyelundupan. Dalam kasus ini, ekspor ke Indonesia di negara-negara mitra dagang tercatat lebih besar dibandingkan dengan yang tercatat di Indonesia. Barang apa yang umumnya diselundupkan? Secara intuitif, dapat diduga bahwa barang yang masuk dalam kategori ini adalah barang yang berbea masuk tinggi atau berpajak tinggi di Indonesia. Studi LPEM-FEUI, misalnya, menunjukkan bahwa kenaikan tarif sebesar 1 persen akan menaikkan selisih atau discrepancy antara penerimaan potensial dan penerimaan aktual dari bea masuk sebesar 1,39 persen.
Kedua, misclassification, yakni perbedaan pengelompokan barang, di mana barang yang bertarif relatif tinggi dicatat sebagai barang yang bertarif relatif rendah. Ketiga, under pricing, di mana perbedaan antara potensi dan penerimaan bea masuk aktual terjadi karena pencatatan nilai ekspor di negara mitra dagang yang lebih rendah dari nilai transaksi aktualnya. Keempat adalah transaction atau collusion cost. Transaction cost yang ada akan memberikan insentif dan disinsentif bagi auditor atau importir untuk memenuhi aturan. Kelima, kecepatan dalam penyelesaian dokumen.
Bagaimana dengan sistem PSI? Selain biaya langsung seperti fee kontraktor, kita juga harus mempertimbangkan biaya intangible (tak terlihat), yaitu hilangnya kesempatan untuk memperbaiki institusi bea cukai menjadi institusi yang lebih baik. Jelas ini sebuah biaya yang mahal dalam jangka panjang.
Lalu, apa manfaat dari masing-masing sistem? Manfaat yang paling nyata untuk sistem PSI dan post audit adalah penerimaan pemerintah dari hasil pengumpulan bea masuk (duty collection). Manfaat dari mempertahankan system post audit (dengan DJBC yang sekarang) adalah upaya pembangunan institusi (institutional development). Kita tahu, pembangunan institusi merupakan bagian dari komitmen untuk reformasi dalam bidang birokrasi. Apa manfaat dari PSI? Ada beberapa hal utama: peningkatan efisiensi teknis melalui penurunan tingkat penyelundupan, perbaikan dalam klasifikasi barang-barang impor, koreksi harga barang impor, penurunan biaya transaksi dalam bentuk collusion costs, dan peningkatan efisiensi penyelesaian dokumen. Muara dari semua manfaat ini adalah perlindungan konsumen dan produsen serta penurunan ekonomi biaya tinggi. Implikasinya, dunia usaha akan mampu meningkatkan daya saingnya.
Sayangnya, kita tak bisa sepenuhnya menguantifisir perhitungan manfaat dan biaya ini. Oleh karena itu, saya akan memfokuskan analisis ini pada perhitungan kuantitatif berapa besarnya potensi kenaikan penerimaan bea masuk bila kita melakukan perubahan dari system post audit ke sistem PSI.
Perhitungan LPEM-FEUI menunjukkan bahwa penggunaan sistem PSI memungkinkan pemerintah memperoleh penerimaan bea masuk kotor (gross duty collection) yang lebih tinggi dibandingkan dengan system post audit. Hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa perubahan sistem pengelolaan risiko impor dari system post audit kepada PSI memberikan manfaat bersih sebesar 280 juta dollar AS selama kurun waktu periode 2001-2005.
Apabila kita mengasumsikan bahwa perubahan sistem Bea Cukai ke sistem PSI diikuti oleh peningkatan efisiensi teknis, manfaat yang dapat diperoleh akan lebih besar lagi. Data empiris menunjukkan bahwa setelah perubahan dari PSI-dengan Societe Generale de Surveillance (SGS)-kepada system post audit-dengan Bea Cukai-terjadi penurunan penerimaan sebesar 22 persen.
Hal ini mungkin disebabkan oleh inefisiensi sistem audit dan administrasi kepabeanan. Namun, tentu terlalu berlebihan jika angka 22 persen itu dianggap sebagai ukuran hilangnya efisiensi. Untuk menghindari perhitungan yang berlebihan, maka diasumsikan bahwa penurunan efisiensi hanyalah 11 persen (diasumsikan separuh dari 22 persen penurunan bea masuk).
Perhitungan LPEM-FEUI menunjukkan, jika pengalihan dari Bea Cukai ke PSI dianggap akan meningkatkan efisiensi sebesar 11 persen, maka manfaat bersihnya adalah 493 juta dollar AS per tahun. Oleh karena itu, pengalihan dari system post audit ke PSI dapat menjadi solusi untuk meningkatkan penerimaan bea masuk dari barang-barang yang rawan penyelundupan tanpa perlu melakukan tarif impor.
Perubahan kepada sistem PSI juga secara potensial meningkatkan good governance melalui pengurangan praktik penyelundupan. Namun, satu hal penting yang perlu dicatat, perhitungan ini tidak dapat menguantifisir hilangnya kesempatan memperbaiki kinerja aparat Bea Cukai dan pembangunan institusi. Oleh karena itu, perubahan sistem audit-seandainya akan dilakukan-dari Bea Cukai ke PSI sebaiknya hanya dilakukan sebagai solusi temporer.
Sistem PSI harus dipandang sebagai solusi temporer yang dilaksanakan seraya menunggu reformasi dalam kepabeanan. Ia mungkin sebuah solusi jangka pendek yang baik-selain mengurangi disparitas harga. Akan tetapi, sistem PSI ini bukanlah sebuah solusi jangka panjang. Penyelundupan mungkin sebuah sejarah tua tentang kecurangan, kecurangan yang memanfaatkan lemahnya birokrasi di negeri ini. Oleh karena itu, dalam jangka panjang reformasi kepabeananlah jawabannya.
B. TRANSFER PRICING
Pengertian transfer pricing
Pada umumnya divisi dalam badan usaha tidak selalu merupakan suatu unit yang berdiri sendiri. Antara divisi yang satu dengan yang lain saling tergantung dalam hal transaksi jual beli barang maupun jasa dari unit yang bertindak sebagai penjual kepada unit lain yang bertindak sebagai pembeli dalam lingkup suatu badan usaha. Aktivitas transfer barang maupun jasa ini akan melibatkan sekurang- kurangnya 2 pihak dalam suatu badan usaha. Dalam hal – hal tertentu memiliki visi yang berbeda mengenai pencapaian tujuan secara keseluruhan, maka
diperlukan suatu alat bantu berupa suatu harga.Dalam arti luas meliputi harga pokok atau jasa yang ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan. Dengan demikian pengertian ini meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu dan departemen produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba.
Dalam arti sempit transfer pricing merupakan harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Karena manajer pusat laba diukur kinerjanya berdasarkan laba yang diperoleh, maka setiap transfer barang atau jasa antar pusat laba selalu diperhitungkan di dalamnya unsur laba.
1. Menurut Henry Simamora ( 1999:272) transfer pricing didefinisi kan sebagai :
“Suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual ( selling division ) dan biaya divisi pembeli.
2. Menurut Hongren dan Sundem (1993:864) transfer pricing diartikan sebagai : division, arid so on to another sub unit of the same organization”
Secara keseluruhan transfer pricing dinyatakan sebagai suatu internal
price yaitu suatu jumlah atau harga yang dihasilkan oleh suatu unit yang ditransfer
( dengan tujuan diproses lebih lanjut ) kepada unit lain dalam badan usaha yang
sama.
C. UNDER INVOICING
Praktik “under invoicing”, yakni importir melaporkan barang-barang impornya jauh di bawah harga sebenarnya. Praktik ini biasa dilakukan oleh sebagian aparat Bea Cukai dengan para importir. Meski demikian praktik tersebut tidak melanggar hukum. Caranya antara lain, barang impor itu tidak langsung dikirim dari negara pengekspor ke Indonesia. Importir mentransfer barangnya terlebih dahulu ke negara-negara tertentu seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, atau Korea.
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) memperkirakan selama periode Januari-Juni 2001 negara kehilangan tidak kurang dari Rp 30 triliun. Disinyalir 60 persen produk impor masuk ke Indonesia lewat bawah tangan (under invoicing).
Adanya praktik semacam itu bisa dibuktikan dengan makin banyaknya barang-barang mewah dari luar negeri yang dengan mudahnya dijumpai di pasaran umum. Padahal jika benar-benar membayar Bea Masuk yang sebenarnya harga produk tersebut akan sangat sulit terjangkau.
Singapura dan Hong Kong adalah sebagai basis bagi produk-produk under invoicing yang masuk ke Indonesia. Misalnya peralatan dari Jerman seharga DM 1 juta sesampainya di Hong Kong oleh pengusaha Indonesia nilai transaksi diubah menjadi hanya DM 100 ribu. Jadi ada Bea Masuk yang hilang seiring dengan hilangnya DM 900 ribu.
Inilah kelemahan prinsip self assessment. Kalau wajib pajak mampu buktikan transaksi itu nilainya DM 100 ribu, Bea Cukai harus terima. Undang-Undang mengatakan begitu. Padahal negara sudah lebih dulu kebobolan DM 900 ribu.
Untuk periode Januari-Juni 2001, GINSI memperkirakan nilai impor mencapai Rp 162,63 triliun. Dari jumlah itu diprediksi Bea Masuk seharusnya sebesar Rp 36,59 triliun. Tetapi yang disetor kepada Departemen Keuangan hanyalah Rp 6,53 triliun, atau negara dirugikan Rp 30,06 triliun.
Begitupun pada 2000, dari nilai impor seharga Rp 253,51 triliun didapatkan Bea Masuk Rp 3,49 triliun untuk perorangan. Padahal BM yang seharusnya kurang lebih sebesar Rp 57,04 triliun. Sehingga ada selisih tidak kurang dari Rp 53,55 triliun. Pihak GINSI memperkirakan, sejak tahun 1998 hingga Juni 2001, negara kehilangan pemasukan dari Bea Masuk sebesar Rp 173,33 triliun.
Pre Shipment Inspection
Pihak GINSI mengusulkan agar pemerintah kembali ke prinsip PSI(Pre Shipment Inspection), yaitu sistem pemeriksaan sebelum barang-barang tersebut di kapalkan, sebagai bagian dari sistem administrasi kepabeanan di Indonesia., karena dinilai lebih baik dibandingkan self assessment. Sistem tersebut akan dapat mengembalikan kepercayaan para investor asing kepada Indonesia. Sebab para importir akan memperoleh barang yang benar informasinya tanpa dimanipulasi.
Self assesment terlalu beresiko. Selama ini alasan BC tetap menggunakannya adalah untuk kelancaran arus barang. Tetapi untuk kelancaran arus barang banyak cara yang bisa dilakukan. Dengan PSI penerimaan negara akan jauh lebih besar dari sistem self assessment.
Bukti empiris, jelasnya, selama periode 1985 hingga April 1997 ketika pemerintah menggunakan PSI, ternyata pemerintah mendapat dana cukup banyak. Selain itu tidak ada penyelundupan. Sistem jalur hijau yang sekarang ini bisa diboncengi narkoba maupun senjata api.

%d bloggers like this: