Tag Archives: dengan

Letter of Credit Sebagai Jaminan Pembayaran untuk Eksportir

7 Oct

Mungkin sudah banyak orang tahu tentang letter of credit atau lebih dikenal dengan sebutan LC, dari praktisi bisnis sampai pelajar/mahasiswa. Sejauh pengamatan saya, dalam proses transaksi perdagangan internasional atau ekspor impor masih banyak yang belum mengaplikasikan atau memanfaatkan LC ini secara maksimal baik dari fungsi sebenarnya maupun dari resiko-resiko yang akan timbul dari transaksi tersebut. Continue reading

Advertisements

Memahami Mekanisme L/C (Letter of Credit)

6 Oct

Letter of Credit (L/C) atau biasa disebut surat kredit berdokumen merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan bank atas permintaan importir dalam transaksi dagang internasional.[1]

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 yang dimaksud dengan L/C (Letter of Credit) adalah surat pernyataan akan membayar kepada importir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.

L/C (Letter of Credit) suatu janji tertulis dari pihak pembuka untuk melakukan pembayaran atau mengaksep wesel atau menegosiasi wesel yang ditarik penjual (eksportir) atau kepada pihak lain yang dikuasakannya, sepanjang wesel dan dokumen pengapalannya memenuhi ketentuan dan persyaratan yang tercantum pada Letter of Credit tersebut.[2] Continue reading

PENDAFTARAN MAKANAN DAN MINUMAN DI BADAN POM REPUBLIK INDONESIA

4 Oct

mkn

Untuk melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang membahayakan kesehatan konsumen, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keamanan pangan. Salah satunya adalah peraturan mengenai kewajiban pendaftaran produk pangan olahan seperti yang tercantum dalam PP No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Institusi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap peredaran produk pangan olahan di seluruh Indonesia adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) RI.

Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik produksi lokal maupun impor, harus didaftarkan dan mendapatkan nomor  pendaftaran dari Badan POM, sebelum boleh diedarkan ke pasar. Peraturan ini berlaku bagi semua produk pangan yang dikemas dan menggunakan label sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Badan POM, nomor pendaftaran ini berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasar, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa produsennya.

Jenis Nomor Pendaftaransnc2

Apabila kita melihat pada produk-produk makanan dan minuman yang beredar di supermarket, toko, warung dan pasar, maka nomor pendaftaran dapat kita temukan di bagian depan label produk pangan tersebut dengan kode SP, MD atau ML yang diikuti dengan sederetan angka. Nomor SP adalah Sertifikat Penyuluhan, merupakan nomor pendaftaran yang diberikan kepada pengusaha kecil dengan modal terbatas dan pengawasan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kodya, sebatas penyuluhan.

Nomor MD diberikan kepada produsen makanan dan minuman bermodal besar yang diperkirakan mampu untuk mengikuti persyaratan keamanan pangan yang telah ditetapkan  oleh pemerintah. Sedangkan nomor ML, diberikan untuk produk makanan dan minuman olahan yang berasal dari produk impor, baik berupa kemasan langsung maupun dikemas ulang.

Bagi produsen yang mempunyai beberapa lokasi pabrik yang berlainan, namun memproduksi produk yang sama, maka nomor MD yang diberikan adalah berdasarkan  kode lokasi produk. Sehingga dapat terjadi suatu produk pangan yang sama, akan tetapi mempunyai nomor MD yang berbeda karena diproduksi oleh pabrik yang berbeda.

Hal ini dimaksudkan untuk meringankan produsen bila terjadi suatu kasus terhadap suatu produk dari merek tertentu, yang mengharuskan terjadinya menghentian produksi atas produk tersebut. Maka yang terkena penghentian produksi hanyalah di lokasi yang memproduksi produk MD yang terkena masalah.

Nomor pendaftaran tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang menyangkut komposisi, perubahan proses meupun perubahan lokasi pabrik pengolah dan lain-lain. Apabila terjadi perubahan dalam hal-hal tersebut di atas, maka produsen harus melaporkan perubahan ini kepada Badan POM, dan bila perubahan ini terlalu besar, maka harus diregistrasi ulang.

Akhir-akhir ini semakin banyak produsen yang menggunakan jasa produksi dari pabrik lain, atas istilah tol manufaktur atau maclon. Dalam kasus ini, nomor MD adalah diberikan kepada pobrik yang memproduksi produk tersebut. Sehingga apabila produsen tersebut akan mengalihkan produksinya ke pabrik lain, maka harus mendaftar ulang kembali ke Badan POM.

snc3 Proses Pendaftaran

Sejauh ini pendaftaran makanan dan minuman untuk seluruh wilayah Indonesia ditangani langsung oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM. Untuk makanan dalam negeri diperlukan fotokopi izin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Formulir Pendaftaran dapat diperoleh di Bagian Tata Usaha Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Badan POM, Gedung D Lantai III, Jalan Percetakan Negara  No. 23 Jakarta Pusat, Telp. 021-4245267. Setelah formulir ini diisi dengan lengkap, kemudian diserahkan kembali bersama contoh produk dan rancangan label yang sesuai dengan yang akan diedarkan.

Penilaian untuk mendapatkan nomor pendaftaran disebut penilaian keamanan pangan. Pada dasarnya klasifikasi penilaian pangan ada dua macam, yaitu penilaian umum dan penilaian ODS (One Day Service).  Penilaian umum adalah untuk semua produk beresiko tinggi dan produk baru yang belum pernah mendapatkan nomor pendaftaran. Penilaian ODS adalah untuk semua produk beresiko rendah dan produk sejenis yang pernah mendapatkan nomor pendaftaran.

Tatacara dan Persyaratan yang harus dilengkapi untuk keperluan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut :

1.    Produk Dalam Negeri

Syarat minimal pendaftaran Umum dan ODS produk MD :

  • Fotokopi ijin industri dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).
  • Hasil analisa laboratorium (asli) yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian.
  • Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produk.
  • Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan langkap.

Khusus untuk ODS, dilampirkan surat pesetujuan produk sejenis dan labelnya yang telah mendapatkan nomor pendaftaran. Formulir yang telah diisi, dibuat masing-masing rangkap 4 (empat). 1 (satu) rangkap untuk arsip produsen dan 3 (tiga) rangkap untuk diserahkan kepada petugas dengan ketentuan sebagai berikut :

a.    Umum

  • Berkas makanan, minuman dan bahan tambahan pangan dalam map snellhecter berwarna merah;
  • Berkas makanan diet khusus dalam map snellhecter berwarna hijau;
  • Berkas makanan fungsional, makanan rekayasa genetika dalam map snellhecter berwarna biru.

b.    ODS

  • Berkas makanan dalam map snellhecter transparan berwarna biru;
  • Berkas minuman dan bahan tambahan pangan dalam map snellhecter transparan warna merah.

2.    Produk Luar Negeri (Impor)

Syarat minimal pendaftaran umum dan ODS produk ML :

  • Surat penunjukkan dari pabrik asal (surat asli ditunjukkan sedangkan yang fotokopi dilampirkan).
  • Health certificate atau free sale dari instansi yang berwenang di negara asal (surat asli ditunjukkan sedangkan yang fotokopi dilampirkan).
  • Hasil analisa laboratorium (asli) yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang diklaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam. Keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian.
  • Rancangan label sesuai dengan yang akan diedarkan dan contoh produk.
  • Formulir pendaftaran yang tekah diisi dengan langkap.

Khusus untuk ODS, dilampirkan surat pesetujuan produk sejenis dan labelnya yang telah mendapatkan nomor pendaftaran.

Formulir yang telah diisi, dibuat masing-masing rangkap 4 (empat). 1 (satu) rangkap untuk arsip produsen dan 3 (tiga) rangkap untuk diserahkan kepada petugas dengan ketentuan sebagai berikut :

b.    Umum

  • Berkas semuja produk dalam map snellhecter berwarna kuning;

c.    ODS

  • Berkas semua produk map snellhecter transparan berwarna kuning

Jika produsen sudah memenuhi syarat kelengkapan formulir pendaftaran, maka  produsen harus melakukan pembayaran ke bank BNI 46 nomor rekening 037.000.240799001 dengan biaya yang ditetapkan sesuai dengan PP No. 17 tahun 2001 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan POM.

Terhadap semua formulir pendaftaran, baik ODS maupun Umum, dilakukan evaluasi yang keputusannya dapat berupa : ditolak, disetujui dengan syarat  (penambahan data yang harus dilengkapi) atau disetujui. Keputusan untuk Umum diperoleh paling lambat 3 bulan, sedangkan keputusan untuk ODS diperoleh paling lambat 1 hari.

Pendaftaran Produk Makanan Dalam Negeri

Untuk mendaftarkan makananproduksi Dalam Negeri, pemohon wajib menyerahkan atau mengirimkan kelengkapan permohonan  pendaftaran kepada Direktur jenderal Pengawasan Obat dan Makanan sebanyak 3 rangkap. Kelengkapan permohonan pendaftaran adalah meliputi  :

1.    Permohonan pendaftaran

yang terdiri dari Formulir A, B, C, D yang diisi dengan  benar dan lengkap sesuai dengan pedoman  dan dilengkapi dengan lampirannya pada masing-masing formulir.

2.    Formulir A (dilip di Formulir A)

–      Sertifikat merek dari Departemen Kehakiman RI bila ada

–      Rancangan /desain label dengan warna sesuai  dengan rencana yang akan digunakan pada produk yang bersangkutan

–      Fotokopi surat izin dari Departemen Perindustrian RI/BKPM

–      Surat pemeriksaan BPOM setempat (bila sudah pernah diperiksa)

–      Untuk produk  suplemen makanan melampirkan  fotokopi ijin produksi farmasi dan sertifikat CPOB.

–      Untuk produk air minum dalam kemasan dan garam dilengkapi sertifikat SNI dari Deperindag.

–      Untuk produk yang dikemas kembali harus melampirkan surat keterangan dari pabrik asal.

–      Untuk produk lisensi melampirkan surat keterangan lisensi dari pabrik asal dengan menunjukkan aslinya

3.    Formulir B (diklip di form B)

–      Spesifikasi bahan baku dan BTM

–      Asal pembelian bahan baku dan BTM

–      Standar yang digunakan pabrik

–      Sertifikat wadah dan tutup

–      Uji kemasan dan pemerian bahan baku untuk suplemen makanan

4. Fomulir C (diklip di form C)

–      Proses proses produksi dari bahan baku sampai produk jadi

–      Higiene dan sanitasi pabrik dan karyawan

–      Denah dan peta lokasi pabrik

5. Formulir D (diklip di form D)

–      Struktur organisasi

–      Sistem pengawasan mutu, sarana dan peralatan pengawasan mutu

–      Hasil analisa produk akhir lengkap dan asli meliputi pemeriksaan fisika, kimia, BTM (sesuai dengan  masing-masing jenis makanan), cemaran mikroba dan  cemaran logam

–      Apabila diperiksa oleh laboratorium sendiri, harus dilengkapi dengan metoda dan prosedur analisa yang digunakan dengan melampirkan daftar peralatan  laboratorium yang dimiliki

Apabila dilakukan pemeriksaan dilaboratorium pemerintah atau laboratorium yang sudah diakreditasi, agar menyebutkan metoda yang digunakan.

–      “in process control” pengawasan mutu selama proses produksi

Pendaftaran Produk Makanan Impor

Untuk mendaftarkan makanan, pemohon wajib menyerahkan atau mengirimkan kelengkapan permohonan pendaftaran kepada Direktur Jenderal Pengawasan Obatn dan Makanan sebanyak 3 rangkap. Kelengkapan  permohonan pendaftaran adalah meliputi :

1.       Permohonan pendaftaran

terdiri dari Formulir A, B, C, D, E yang diisi dengan benar dan lengkap oleh pabrik asal asli atau yang dilegalisir sesuai dengan pedoman dan dilengkapi dengan lampirannya pada masing-masing formulir.

2.       Formulir A (diklip di Formulir A)

a.       Sertifikat merk dari badan yang berwenang bila ada.

b.       Sertifikat kesehatan/Free Sale dari pemerintah negara asal asli atau copy yang  dilegalisir

c.       Sertifikat bebas radiasi sesuai dengan SK Menkes. No. 00474/B/II/87 tentang  menyertakan Sertifikat Kesehatan dan bEbas Radiasi untuk makanan impor yang telah ditetapkan (susu dan haisl olahannya, buah & sayur segar atau terolah, ikan & hasil laut segar atau terolah, daging dan produk daging, air mineral, sereal termasuk tepung, jagung dan barley).

d.       Surat penunjukkan dari pabrik asal asli atau copy yang dilegalisir.

e.       Rancangan/desain label dengan warna sesuai dengan rencana yang akan digunakan pada produk yang bersangkutan.

3.       Formulir B (diklip di form B)

a.       Komposisi dari pabrik asal asli atau copy yang dilegalisir

b.       Spesifikasi asal bahan baku dan BTM dari pabrik asal.

c.       Sertifikat wadah dan tutup dari pabrik asal.

d.       Standar yang digunakan pabrik asal.

e.       Untuk produk suplemen makanan melampirkan uji kemasan dan pemerian bahan  baku.

4.   Formulir C (diklip di form C)

a.       Proses produksi dari bahan baku sampai produk jadi

5. Formulir D (diklip di form D)

a.       Sistem pengawasan mutu dari pabrik asal asli atau foto kopi yang dilegalisir

b.       Hasil analisa produk akhir lengkap dan asli meliputi pemeriksaan fisika, kimia, BTM atau Bahan Tambahan Makanan (sesuai dngan masing-masing jenis makanan), cemaran mikroba dan  cemaran logam

c. Apabila diperiksa oleh laboratorium sendiri, harus dilengkapi dengan metoda dan prosedur analisa yag digunakan dengan melampirkan datar peralatan laboratorium dimiliki

d. Apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium pemerintah atau laboratorium yang sudah diakreditasi, agar menyebutkan metoda yang digunakan.

e. “in process control” pengawasan mutu selama proses produksi

6. Contoh makanan yang bersangkutan 3 kemasan

7. Selain yang dimaksud di atas bila dianggap perlu, pemohon dapat menyertakan dokumen lain yang dapat menunjang penilaian permohonan dalam rangkap 3.

ONE DAY SERVICE (ODS)

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses permohonan pendaftaran dan proses penilaian, Subdit Evaluasi dan Pendaftaran Makanan & Minuman telah menerapkan sistim pelayanan dan penilaian cepat dan penerbitan persetujuan pendaftaran dalam 24 jam yang disebut ODS (One Day Service) bagi produk-produk makanan yang beresiko rendah, baik produk lokal maupun impor yang didaftarkan langsung ke Ditjen POM.

Daftar produk yang beresiko rendah dapat dilihat pada Tabel 2. Persyaratan produk yang berisiko rendah adalah makanan yang tidak langsung dimakan/dikonsumsi atau masih mengalami proses lebih lanjut, berkadar gula tinggi, aktivitas air (Aw) rendah dibawah 0,85, berkemasan tinggi (pH di bawah 4,5).

 

Parameter Penilaian Produk ODS

1. Formulir A diisi oleh prmohon dengan benar dan lengkap sesuai dengan pedoman.

2. Lampiran untuk produk dalam negeri :

– Ijin industri atau tanda pendaftaran industri dari Depperindag (untuk pabrik baru dan jenis baru)

– Sertifikat merek dagang/paten untuk produk yang menggunakan tanda “ R” (nomor paten) pada nama dagang.

– Sertifikat SNI untuk garam beryodium atau produk yang diklaim sesuai dengan SNI

– Desain label (Sesuai dengan peraturan label)

– Contoh produk 3 buah

– Untuk Pabrik pengemas kembali, dilampiri dengan surat keterangan dari pabrik asal

– Untuk pabrik berlisensi, dilampiri keterangan pabrik pemberi lisensi dari negara asal.

3. Lampiran untuk produk impor :

– Surat penunjukkan importir dari pabrik negara asal atau salinan yang dilegalisir oleh importir dengan menunjukkan aslinya.

– Sertifikat Kesehatan /Free Sale asli atau salinan yang dilegalisir oleh importir dengan menunjukkan aslinya.

– Contoh label asli dengan desain label sesuai dengan yang akan diedarkan di Indonesia

– Contoh produk 3 buah

4. Label

– Desain label sesuai dengan produk yang akan diedarkan rangkap 3.

– Pada bagian utama label minimal harus memuat: nama produk, berat bersih/isi bersih/netto, nama dan alamat produsen/importir (minimal nama kota, kode pos dan Indonesia atau alamat lengkap) dan nomor pendaftaran.

– Keterangan lain pada label minimal memuat : komposisi bahan, golongan BTM, nama pemanis, pengawet, pewarna lengkap dengan indeks warna (apabils digunakan), masa kedaluarsa, kode produksi, tanggal produksi keterangan lain yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Kelengkapan pengisian Formulir B yang memuat : daftar dan jumlag bahan baku dan BTP yang digunakan, nama BTP dan kegunaannya, khusus untuk pewarna dengan Colour Index (CI), asal bahan baku dan BTP yang digunakan.

6. Kelengkapan pengisian Formulir C yang memuat cara pembuatan dan skema proses produksi

7. Kelengkapan pengisian Formulir D yang dilampiri dengan hasil analisa produksi akhir asli.

8. Waktu pendaftaran : jam 09.00 – 13.00

Perdagangan Internasional Vs Ekspor Impor

3 Oct
Bagi para praktisi yang sudah berkecimpung dengan dunia perdagangan antar negara pastilah sudah familier dengan yang namanya Perdagangan Internasional (international trade) dan Ekspor Impor (Export-Import). bagi mereka, apa yang telah mereka geluti itulah yang dinamakan ekspor impor atau perdagangan internasional.

Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki unit bisnis operasi ekspor impor, baik itu Bank, Importir, Eksportir maupun Shipping Agent, mereka membentuk divisi atau departemen mereka dengan nama International Trade Dept. atau Export Dept. atau Import Unit atau Trade finance Division bahkan ada yang menamakan “Bills dept.” ada juga yang menyebut “Bagian LC”.

Semua penamaan tersebut sah-sah saja selama fungsi operasinya sejalan dengan maksud yang tertuang dengan nama tersebut dan tidak terlepas dari konteks penamaan itu sendiri, contohnya pada suatu bank yang memiliki Divisi International Trade juga memproses Penerbitan SKBDN atau Bank Garansi yang merupakan transaksi Perdagangan lokal.

Mungkin banyak dari mereka yang sudah terbiasa menganggap penamaan atau sebutan tidak terlalu penting dan tidak harus sesuai dengan fungsinya yang pada akhirnya menciptakan pengaburan atas batasan-batasan definisi yang sebenarnya sangat penting untuk proses pengembangan pemahaman selanjutnya.

Untuk menghindari campur aduknya pengertian tersebut, mari kita coba menengok pengertian dasar dari kedua terminologi tersebut.

Sebetulnya secara definisi Perdagangan Internasional dengan ekspor impor memiliki perbedaan arti yang sangat besar. Berdasarkan kamus bahasa Indonesia, Perdagangan Internasional adalah : Suatu kegiatan jual beli guna memperoleh keuntungan (perdagangan) yang dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur 2 negara atau lebih (Internasional). kalau diperluas makna memperoleh keuntungannya tidak melulu keuntungan secara finansial tetapi bisa juga keuntungan non finansial seperti untuk kepentingan promosi, persaingan usaha dan keuntungan strategis lainnya.

Sedangkan Ekspor Impor berdasarkan definisi dari UU kepabeanan No.17 th.2006 adalah : suatu kegiatan memasukkan/mengeluarkan barang ke/dari wilayah pabean berdasarkan peraturan yang ditetapkan. intinya ada pada pemasukan atau pengeluaran barang, baik didasari atas transaksi perdagangan atau bukan.

Berarti ada kesamaan antara Perdagangan Internasional dengan Ekspor Impor, contohnya seperti perdagangan ekspor impor yang dilakukan selama ini, dimana keluar masuknya barang didasari atas transaksi perdagangan.

Tetapi ada juga perdagangan Internasional yang bukan ekspor impor, seperti pembelian sura berharga/saham perusahaan di luar negeri, pembelian valas, atau dalam sektor riil, pembelian permanent residence di luar negeri, yang kesemuanya itu tidak memerlukan perpindahan fisik barang melewati batas negara.

Apakah ada Ekspor Impor yang bukan Perdagangan Internasional? Pengiriman barang Hibah, Hadiah, barang contoh, barang bawaan penumpang adalah merupakan kegiatan ekspor impor yang tidak didasari oleh transaksi perdagangan.

PROSEDUR EKSPOR

3 Oct

ekspor impor indonesia

Pengertian Ekspor barang pada umumnya adalah kegiatan mengeluarkan / mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan, dan melibatkan Custom (Bea Cukai) baik di negara asal maupun negara tujuan. Bea Cukai bertugas sebagai pengawas keluar masuknya / lalu lintas barang dalam suatu negara.

Bagaimana dengan prosedur atau mekanisme jika kita akan melakukan ekspor dari Indonesia ke luar negeri ? Berikut langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam proses ekspor :

  1. Mencari tahu terlebih dahulu apakah barang yang akan kita ekspor tersebut termasuk barang yang dilarang untuk di ekspor, diperbolehkan untuk diekspor tetapi dengan pembatasan, atau barang yang bebas diekspor (Menurut undang-undang dan peraturan di Indonesia). Untuk mengetahuinya bisa dilihat di www.insw.go.id
  2. Memastikan juga apakah barang kita diperbolehkan untuk masuk ke negara tujuan ekspor.
  3. Jika kita sudah mendapatkan pembeli (buyer), menentukan sistem pembayaran, menentukan quantity dan spek barang, dll, maka selanjutnya kita mempersiapkan barang yang akan kita ekspor dan dokumen-dokumennya sesuai kesepakatan dengan buyer.
  4. Melakukan pemberitahuan pabean kepada pemerintah (Bea Cukai) dengan menggunakan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) beserta dokumen pelengkapnya.
  5. Setelah eksportasi kita disetujui oleh Bea Cukai, maka akan diterbitkan dokumen NPE (Nota Persetujuan Ekspor). Jika sudah terbit NPE, maka secara hukum barang kita sudah dianggap sebagai barang ekspor.
  6. Melakukan stuffing dan mengapalkan barang kita menggunakan moda transportasi udara (air cargo), laut (sea cargo), atau darat.
  7. Mengasuransikan barang / kargo kita (jika menggunakan term CIF)
  8. Mengambil pembayaran di Bank (Jika menggunakan LC atau pembayaran di akhir

FREIGHT (Shipping) COST CALCULATION

30 Sep

Freight Cost atau yang biasa kita kenal di Indonesia dengan ONGKOS ANGKUT adalah pengeluaran (expenditure) untuk memindahkan barang dari gudang penjual ke gudang pembeli, merupakan komponen utama kedua dari LANDING COST dan

Urusan pengangkutan (Shipping) bisa di urus sendiri, diserahkan kepada Broker (Shipping agent), Forwarding Company atau Courrier. Pengiriman dalam jumlah/volume yang besar akan lebih baik jika diserahkan kepada broker (shipping agent), pengiriman dalam jumlah sedang bisa diserahkan kepada forwarding company, sedangkan pengiriman dakam paket kecil akan lebih efisien jika menggunakan jasa courrier.

Faktur-faktor yang Mempengaruhi

Jarak antara Departure Port dengan Destination Port : Semakin jauh jarak antara pelabuhan asal (Departure Port) akan semakin tinggi juga Freight Cost yang akan timbul. Masing-masing forwarding company atau shipping line biasanya memiliki daftar rate yang disesuaikan dengan port of departure.

Berat atau volume dari barang yang diangkut : Semakin besar jumlah/volume barang yang akan dikirimkan tentu akan semakin tinggi juga Freight Cost nya.

Cara pengiriman : Cara pengiriman bisa melalui udara bisa juga melalui laut. Untuk jumlah/volume pengiriman yang sama, pengiriman lewat udara cost lebih tinggi dibandingkan dengan lewat laut.

Carrier (alat transportasi) yang dipergunakan : Masing-masing carrier memiliki rate yang berbeda-beda meskipun untuk cara pengangkutan yang sama (sama-sama lewat udara atau sama-sama lewat laut).

Hal ini disebabkan oleh layanan masing-masing cargo carrier mereka yang berbeda-beda, memiliki metode tersendiri dalam menentukan rate. Akan tetapi mereka masih harus tunduk kepada aturan IATA (International Air Transportation Association) untuk air carrier.

Elemen-elemen Freight Cost

Jika urusan pengangkutan diserahkan kepada freight forwarder atau shipping agent maka elemen-elemennya adalah sebagai berikut :

Freight Charge : Dihitung sebesar invoice dari airlines atau IATA.

Air Ways Bill (AWB) atau Bill of Lading (BL) Fee :
AWB Fee (angkutan udara) : a% x Freight Cost (a=presentase masing-masin forwarder)

Handling : Besarannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan penanganan di ground mulai unloading sampai ke truck pengangkutan dari airport/harbour sampai ke Gudang pemilik barang.

Trucking : masing-masing forwarding memiliki rate yang berbeda yang pastinya tergantung pada jarak tempuh dan volume/bobot barang yang diangkut.

Administration Fee : a% x [Freight+AWB Fee+Handling+Trucking], dimana a=berbeda-beda juga

Value Added Tax (VAT) : 1% x [AWB Fee + Handling + Trucking + Admin]

Jika pengiriman diurus sendiri maka elemennya hanya Freight Charge yang kenakan oleh airline-nya.

Jika Pengiriman ditangani oleh Courrier maka elemennya adalah sebagai berikut :

Freight charge + Handling + Petrol Surcharge + VAT

Freight Cost merupakan salah satu bagian dari Harga Pokok Penjualan (Cost of Good Sold) yang didebitkan pada rekening Shipping Cost

Cara Menghitung Pajak Import

30 Sep

Indonesia mengenakan 2 jenis pajak atas import, yaitu : PPn Import dan PPh Pasal 22.

Pajak Import = PPn Import + PPh Pasal 22

PPn Import dikenakan 10% dari nilai CIF dan Import Duty. Maka formulanya menjadi sebagai berikut :

PPn Import = 10% x [ CIF + ID]

Dimana :
CIF = Cost (FOB) + Insurance + Freight
ID = Import Duty

Contoh :

PT. Royal Bali Gemilang melakukan impor barang dari China, dengan rincian sebagai berikut :
Nilai Barang yang di Impor (FOB) = USD 3,500.00
Insurance = USD 100.000
Freight = USD 250.00
Import Duty = USD 150.00

Perhitungan :

PPn Import = 10% x [ (USD 3,500.00 + USD 100.00 + USD 250.00) + USD 150.00 ]
PPn Import = USD 400.00
contoh lain :

CIF (Nilai Pabean dalam rupiah)                              Rp100.000,00
BM (sesuai HS) 5% x Rp 100.000,00                      Rp.  5.000,00
PPN 10% x Rp.105.000,00                                     Rp.10.500,00
PPh (dgn API)2.5% x Rp.105.000,00                       Rp.  2.625,00
——————- +
Jumlah BM dan PDRI yang seharusnya dibayar        Rp.18.125,00  I. Biaya transportasi (freight) Biaya transportasi (freight) barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean adalah biaya transportasi yang sebenarnya atau seharusnya dibayar yang umumnya tercantum dalam B/L atau AWB dari barang impor yang bersangkutan.

Apabila biaya transportasi yang tercantum dalam B/L atau AWB bukan biaya transportasi yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, biaya transportasi adalah biaya transportasi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang importir dapat menunjukkan bukti nyata atas biaya transportasi tersebut

Apabila importir tidak dapat menunjukkan bukti nyata dimaksud, maka biaya transportasi ditetapkan sebagai berikut:

A. Untuk transportasi laut

      15% dari harga FOB untuk barang yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Afrika;10% dari harga FOB untuk barang yang berasal dari Asia-non- Asean dan Australia;

5% dari harga FOB untuk barang berasal dari negara Asean

B. Untuk transportasi udara besarnya biaya transportasi ditetapkan berdasarkan tarif IATA (International Air Transport Association)

Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang yang tergolong dalam klasifikasi tarif yang berbeda dalam satu Pemberitahuan Impor Barang (PIB), besarnya biaya transportasi untuk tiap-tiap jenis barang dihitung berdasarkan perbandingan hargatiap jenis barang dengan harga keseluruhan barang, dikalikan jumlah keseluruhan biaya transportasi.II. Biaya Asuransi Biaya asuransi yang berkaitan dengan pengangkutan barang adalah sebagaimana tercantum dalam polis asuransi.

Apabila asuransi ditutup di dalam negeri, maka nilai rupiah dari premi asuransi dalam menetapkan nilai pabean dianggap nihil, dengan syarat importir wajib menyerahkan polis asuransi.

Apabila importir tidak dapat menunjukkan polis asuransi, besarnya biaya asuransi ditetapkan setengah per seratus (0.5%) dari harga C&F (Cost and Freight).

Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang yang tergolong dalam klasifikasi tarif yang berbeda dalam satu Pemberitahuan Impor barang (PIB), besarnya biaya asuransi untuk tiap-tiap jenis barang dihitung berdasarkan perbandingan harga tiap jenis barang dengan harga keseluruhan barang dikalikan jumlah keseluruhan biaya asuransi.

CONTOH PENGHITUNGAN BEA MASUK DAN PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR SEMENTARA


    CIF (Nilai Pabean dalam rupiah)                                                              Rp100.000,00

    BM (sesuai HS) 5% x Rp 100.000,00                        Rp.  5.000,00

    PPN 10% x Rp. 105.000,00                                      Rp.10.500,00

    PPh (dgn API)2.5% x Rp.105.000,00                         Rp.  2.625,00

                                                                                     ——————- +

    Jumlah BM dan PDRI yang seharusnya dibayar           Rp.18.125,00

1. Untuk pembayaran BM dan PDRI impor sementara selama 1 (satu) tahun adalah :

BM 12 x 2%/Bulan x Rp. 5.000,00                     Rp  1.200,00 (dengan SSBC)
PPN 12 x 2%/Bulan x Rp. 10.500,00                  Rp 2.520,00 (dengan SSP)
PPh 12 x 2%/Bulan x Rp. 2.625,00                    Rp    630,00 (dengan SSP)
—————— +
yang dibayar                                                    Rp  4.350,00
yang dijaminkan Rp 18.125,00 – Rp 4.350,00      Rp 13.775,00

2. Apabila diperpanjang 1 (satu) tahun, metode yang dipergunakan untuk pembayaran BM dan PDRI sama dengan Angka 1

    yang dibayar                                                                Rp  4.350,00
    yang dijaminkan Rp 18.125,00 – (2 x Rp 4.350,00)          Rp 9.425,00

3. Apabila dibayar atau tidak diekspor kembali, perhitungan BM dan PDRI adalah sebagai berikut:
BM dan PPN dihitung sesuai kurs dan tarif pada saat pemasukannyaPPh dihitung sesuai kurs pada saat pelunasannya
Contoh :

    CIF (Nilai Pabean dalam rupiah)                                                              Rp100.000,00

    BM (sesuai HS) 5% x Rp 100.000,00                        Rp.  5.000,00

    PPN 10% x Rp. 105.000,00                                      Rp.10.500,00

    PPh ( dengan API) 2,5% x (CIF valuta asing x

    kurs pada saat pelunasan + BM, sehingga menjadi),

    …….dimisalkan………                                                  Rp. 3.000,00

                                                                                      ————– +

    Jumlah BM dan PDRI yang terutang                            Rp.18.500,00

    BM dan PDRI yang telah dibayar selama

    2 (tahun) penggunaan adalah                                        Rp   8.700,00

                                                                                      ————— –

    Jumlah BM dan PDRI yang masih harus

    dibayar adalah                                                             Rp   9.800,00Sanksi administrasi berupa denda 100% x BM             Rp.  5.000,00

    *) yang terdiri :

BM Rp 5.000,00 – (2 x Rp 1.200,00)       Rp. 2.600,00 (dengan SSBC)
PPN Rp 10.500,00 – (2 x Rp 2.520,00)    Rp 5.460,00 (dengan SSP)
PPh Rp 3.000,00 – (2 x Rp 630,00)          Rp 1.740,00 (dengan SSP)
————– +
Jumlah                                                       Rp 9.800,00

PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 7.5% dari nilai CIF dan Import Duty, formulanya :

PPh Pasal 22 = 7.5% x [CIF + ID]

Dengan menggunakan contoh yang sama, maka besarnya PPh Pasal 22 yang dikenakan adalah sebesar USD 300.00
Sekaligus besarnya Pajak Import yang akan dikenakan dapat dihitung