Tag Archives: pabean

PENETAPAN JALUR DALAM IMPOR

2 Oct

Jalur merah Bea Cukai

Dalam proses pengeluaran barang impor dari kawasan pabean (port), Bea Cukai melakukan penetapan jalur terhadap suatu importasi tersebut, meliputi :

JALUR HIJAU : Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) tanpa pemeriksaan fisik barang, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan SPPB.

JALUR KUNING : Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) tanpa pemeriksaan fisik barang, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum penerbitan SPPB.

JALUR MERAH : Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) dengan pemeriksaan fisik barang terlebih dahulu, dan dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

JALUR PRIORITAS : Pengeluaran Barang Impor dari kawasan pabean (port) tanpa pemeriksaan fisik barang dan dokumen, setelah ada penetapan dari pemerintah terhadap Importir jalur prioritas tersebut.

Untuk melakukan penetapan jalur tersebut, terdapat persyaratan dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Jadi pihak Bea Cukai tidak bisa sembarangan dalam melakukan penetapan jalur. Kriteria tersebut antara lain :Jalur Merah :

  • Importir baru
  • Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi (High risk importer)
  • Barang yang di impor termasuk barang impor sementara
  • Barang Operasional Perminyakan (BOP) golongan II
  • Barang re-impor
  • Barang impor yang terkena pemeriksaan acak (Random inspection)
  • Barang impor tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah
  • Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi atau berasal dari negara yang berisiko tinggi

Jalur Kuning :

  • Jika terdapat kekurangan dalam dokumen pemberitahuan pabean beserta dokumen pelengkapnya.

Jalur Hijau :

  • Importir atau importasi yang tidak termasuk dalam kriteria jalur kuning dan merah

Jalur Prioritas :

  • Importir yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai importir jalur prioritas
  • Barang impor yang terkena pemeriksaan acak (Random inspection)
  • prosedur pengeluaran barang import
  • persyaratan export import jalur prioritas
  • penetapan jalur impor
  • pabean
  • kriteria importir high risk
  • komoditas yang terkena cukai
  • jalur merah
  • ekspor impor dan pajak
  • ekpor impor dan pajak
Advertisements

Shipping,Pelayaran dan Kepabeanan

1 Oct
Shipping atau pelayaran adalah proses secara fisik dari pengiriman barang atau muatan via darat, laut atau udara. Tapi bisa juga berarti pergerakan suatu objek dengan sebuah kapal.
Bagi orang awam, mungkin banyak yang bertanya apa sih perusahaan shipping itu? Secara garis besar perusahaan shipping adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengiriman barang baik melalui darat, laut ataupun udara. Disini, saya akan membahas tentang pelayaran melalui laut.
Biasanya pengiriman barang ini dilakukan secara containerize yaitu barang yang akan dikirim dimasukkan ke dalam kontainer. Atau bisa juga secara breakbulk atau barang hanya diletakkan begitu saja di dalam kapal.
Menurut PP No.82 Tahun 1999 dan KM Tahun 2001 ruang lingkup pelayaran adalah sebagai berikut:
  1. Usaha pokok pelyaran berupa penyelenggaraan angkutan barang dengan mempergunakan kapal.
  2. Usaha keagenan yang merupakan usaha pelayanan atas kapal orang lain
  3. Usaha penunjang kegiatan pelayaran
Ocean going atau yang lebih dikenal dengan pelayaran luar negeri akan lebih banyak menangani muatan ekspor dan impor barang. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sedangkan Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean
– Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
– Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
– Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, dan atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
– Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean
– Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
– Pemberitahuan Pabean pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Cara Menghitung Pajak Import

30 Sep

Indonesia mengenakan 2 jenis pajak atas import, yaitu : PPn Import dan PPh Pasal 22.

Pajak Import = PPn Import + PPh Pasal 22

PPn Import dikenakan 10% dari nilai CIF dan Import Duty. Maka formulanya menjadi sebagai berikut :

PPn Import = 10% x [ CIF + ID]

Dimana :
CIF = Cost (FOB) + Insurance + Freight
ID = Import Duty

Contoh :

PT. Royal Bali Gemilang melakukan impor barang dari China, dengan rincian sebagai berikut :
Nilai Barang yang di Impor (FOB) = USD 3,500.00
Insurance = USD 100.000
Freight = USD 250.00
Import Duty = USD 150.00

Perhitungan :

PPn Import = 10% x [ (USD 3,500.00 + USD 100.00 + USD 250.00) + USD 150.00 ]
PPn Import = USD 400.00
contoh lain :

CIF (Nilai Pabean dalam rupiah)                              Rp100.000,00
BM (sesuai HS) 5% x Rp 100.000,00                      Rp.  5.000,00
PPN 10% x Rp.105.000,00                                     Rp.10.500,00
PPh (dgn API)2.5% x Rp.105.000,00                       Rp.  2.625,00
——————- +
Jumlah BM dan PDRI yang seharusnya dibayar        Rp.18.125,00  I. Biaya transportasi (freight) Biaya transportasi (freight) barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di Daerah Pabean adalah biaya transportasi yang sebenarnya atau seharusnya dibayar yang umumnya tercantum dalam B/L atau AWB dari barang impor yang bersangkutan.

Apabila biaya transportasi yang tercantum dalam B/L atau AWB bukan biaya transportasi yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, biaya transportasi adalah biaya transportasi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar sepanjang importir dapat menunjukkan bukti nyata atas biaya transportasi tersebut

Apabila importir tidak dapat menunjukkan bukti nyata dimaksud, maka biaya transportasi ditetapkan sebagai berikut:

A. Untuk transportasi laut

      15% dari harga FOB untuk barang yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Afrika;10% dari harga FOB untuk barang yang berasal dari Asia-non- Asean dan Australia;

5% dari harga FOB untuk barang berasal dari negara Asean

B. Untuk transportasi udara besarnya biaya transportasi ditetapkan berdasarkan tarif IATA (International Air Transport Association)

Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang yang tergolong dalam klasifikasi tarif yang berbeda dalam satu Pemberitahuan Impor Barang (PIB), besarnya biaya transportasi untuk tiap-tiap jenis barang dihitung berdasarkan perbandingan hargatiap jenis barang dengan harga keseluruhan barang, dikalikan jumlah keseluruhan biaya transportasi.II. Biaya Asuransi Biaya asuransi yang berkaitan dengan pengangkutan barang adalah sebagaimana tercantum dalam polis asuransi.

Apabila asuransi ditutup di dalam negeri, maka nilai rupiah dari premi asuransi dalam menetapkan nilai pabean dianggap nihil, dengan syarat importir wajib menyerahkan polis asuransi.

Apabila importir tidak dapat menunjukkan polis asuransi, besarnya biaya asuransi ditetapkan setengah per seratus (0.5%) dari harga C&F (Cost and Freight).

Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis barang yang tergolong dalam klasifikasi tarif yang berbeda dalam satu Pemberitahuan Impor barang (PIB), besarnya biaya asuransi untuk tiap-tiap jenis barang dihitung berdasarkan perbandingan harga tiap jenis barang dengan harga keseluruhan barang dikalikan jumlah keseluruhan biaya asuransi.

CONTOH PENGHITUNGAN BEA MASUK DAN PAJAK
DALAM RANGKA IMPOR SEMENTARA


    CIF (Nilai Pabean dalam rupiah)                                                              Rp100.000,00

    BM (sesuai HS) 5% x Rp 100.000,00                        Rp.  5.000,00

    PPN 10% x Rp. 105.000,00                                      Rp.10.500,00

    PPh (dgn API)2.5% x Rp.105.000,00                         Rp.  2.625,00

                                                                                     ——————- +

    Jumlah BM dan PDRI yang seharusnya dibayar           Rp.18.125,00

1. Untuk pembayaran BM dan PDRI impor sementara selama 1 (satu) tahun adalah :

BM 12 x 2%/Bulan x Rp. 5.000,00                     Rp  1.200,00 (dengan SSBC)
PPN 12 x 2%/Bulan x Rp. 10.500,00                  Rp 2.520,00 (dengan SSP)
PPh 12 x 2%/Bulan x Rp. 2.625,00                    Rp    630,00 (dengan SSP)
—————— +
yang dibayar                                                    Rp  4.350,00
yang dijaminkan Rp 18.125,00 – Rp 4.350,00      Rp 13.775,00

2. Apabila diperpanjang 1 (satu) tahun, metode yang dipergunakan untuk pembayaran BM dan PDRI sama dengan Angka 1

    yang dibayar                                                                Rp  4.350,00
    yang dijaminkan Rp 18.125,00 – (2 x Rp 4.350,00)          Rp 9.425,00

3. Apabila dibayar atau tidak diekspor kembali, perhitungan BM dan PDRI adalah sebagai berikut:
BM dan PPN dihitung sesuai kurs dan tarif pada saat pemasukannyaPPh dihitung sesuai kurs pada saat pelunasannya
Contoh :

    CIF (Nilai Pabean dalam rupiah)                                                              Rp100.000,00

    BM (sesuai HS) 5% x Rp 100.000,00                        Rp.  5.000,00

    PPN 10% x Rp. 105.000,00                                      Rp.10.500,00

    PPh ( dengan API) 2,5% x (CIF valuta asing x

    kurs pada saat pelunasan + BM, sehingga menjadi),

    …….dimisalkan………                                                  Rp. 3.000,00

                                                                                      ————– +

    Jumlah BM dan PDRI yang terutang                            Rp.18.500,00

    BM dan PDRI yang telah dibayar selama

    2 (tahun) penggunaan adalah                                        Rp   8.700,00

                                                                                      ————— –

    Jumlah BM dan PDRI yang masih harus

    dibayar adalah                                                             Rp   9.800,00Sanksi administrasi berupa denda 100% x BM             Rp.  5.000,00

    *) yang terdiri :

BM Rp 5.000,00 – (2 x Rp 1.200,00)       Rp. 2.600,00 (dengan SSBC)
PPN Rp 10.500,00 – (2 x Rp 2.520,00)    Rp 5.460,00 (dengan SSP)
PPh Rp 3.000,00 – (2 x Rp 630,00)          Rp 1.740,00 (dengan SSP)
————– +
Jumlah                                                       Rp 9.800,00

PPh Pasal 22 dikenakan sebesar 7.5% dari nilai CIF dan Import Duty, formulanya :

PPh Pasal 22 = 7.5% x [CIF + ID]

Dengan menggunakan contoh yang sama, maka besarnya PPh Pasal 22 yang dikenakan adalah sebesar USD 300.00
Sekaligus besarnya Pajak Import yang akan dikenakan dapat dihitung

Kawasan Berikat

16 Sep

Kawasan Berikatadalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Penyelenggara (PKB) merupakan perseroan terbatas, koperasi yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang memiliki, menguasai, mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana guna keperluan pihak lain di KB yang diselenggarakannya berdasarkan ijin untuk menyelenggarakan KB.

Pengusaha Di Kawasan Berikat(PDKB) adalah perseroan terbatas, koperasi yang melakukan kegiatan usaha pengolahan di Kawasan Berikat.

Penetapan suatau bangunan, tempat atau kawasan sebagai Kawasan Pabean serta pemberian ijin PKB dilakukan dengan KEPPRES.

Perusahaan yang dapat diberikan ijin sebagai PKB adalah :

  1. Dalam rangka penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
  2. Dalam rangka Penanaman Modal asing (PMA), baik sebagian atau seluruh modal sahamnya dimiliki oleh peserta asing
  3. Non PMA/PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas
  4. Koperasi yang berbentuk badan hukum, atau
  5. Yayasan

Untuk mendapatkan ijin PKB, perusahaan harus telah memiliki kawasan yang berlokasi di kawasan industri.
Dalam hal kawasan yang dimiliki perusahaan berada di dalam daerah yang tidak mempunyai kawasan industri, maka kawasan tersebut harus termasuk dalam kawasan peruntukkan industri yang ditetapkan Pemda TK II.
Dalam hal suatu perusahaan telah memiliki industri sebelum ditetapkan keputusan ini, perusahaan industri yang bersangkutan. dapat ditetapkan menjadi PKB yang merangkap sebagai PDKB.

KEWAJIBAN PKB:

  1. Membuat pembukuan/ catatan serta menyimpan dokumen impor atas barang modal dan peralatan yang dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi dan peralatan perkantoran KB
  2. Menyelenggarakan pembukuan sesuai denagn Standar Akuntansi Keuangan Indoensia (SAKI)
  3. Memberikan ijin PDKB atau persetujuan berusaha kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KB yang dikelolanya
  4. Memasang tanda nama perusahaan dan No./tanggal ijin PKB yang dimiliki ditempat yang dapat dilihat umum dengan jelas.
  5. Melaporkan kepada Kepala Kantor apabila terdapat PDKB yang tidak beroperasi.

KEWAJIBAN PDKB :

  1. Setelah mendapatkan ijin PDKB/ persetujuan usaha di KB dari PKB, memberitahukan kepada Direktur Jenderal BC melalui PKB dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum memulai kegiatan.
  2. Membuat pembukuan/catatan serta menyimpan dokumen atas pemasukan, pemindahan dan ppengeluaran barang/bahan di KB.
  3. Menyelenggarakan pembukuan tentang pemasukan, pemindahan, dan pengeluaran barang/bahan ke dan dari KB sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAKI)
  4. Memberi kode untuk setiap jenis barang sesuai denan sistem pembukuan perusahaan secara konsisten
  5. Menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat usahanya buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun
  6. Menyediakan ruangan dan sarana kerja untuk Pejabat Bea dan Cukai
  7. Meyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan KB apabila dilakukan audit oleh DJBC/DJP
  8. Membuat dan mengirim laporan 3 (tiga) bulanan kepada Kepala Kantor paling lambat 10 bulan berikutnya tentang persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi.

LARANGAN PDKB
PDKB dilarang memindahkan barang modal atau peralatan pabrik asal impor yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB tanpa persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

TANGGUNG JAWAB PKB/PDKB :
PKB/PDKB bertanggung jawab terhadap :

  1. Bea Masuk
  2. Cukai
  3. Pajak Pertambahan Nilai
  4. Pajak Penjualan Barang Mewah
  5. Pajak Penghasilan Ps.22 impor yang terutang atas barang yang dimasukkan atau dikeluarkan dari Kawasan Berikat.

Daftar Putih PDKB
Daftar Putih PDKB dapat dimasukkan di dalam daftar Putih apabila :

  1. selama 12 bulan berturut-turut tidak melakukan pelanggaran
  2. selalu memenuhi klewajiban pabean dan perjakan dengan baik dan tepat waktu
  3. hasil post audit menunjukkan profil perusahaan baik

Daftar Putih bagi perusahaan baru berdiri atas permohonan yang bersangkutan dan dicabut apabila dikemudian hari melanggar salah satu syarat di atas.

PEMBEKUAN IJIN PKB
Menteri Keuangan atas saran Direktur Jenderal membekukan ijin PKB dalam hal :

  1. Hasil audit kepabeanan menunjukkan adanya pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara
  2. PKB berada dalam pengawasan kurator sehubungan dengan hutang
  3. PKB menunjukkan ketidakmampuan menyelenggarakan KB

Pembekuan ijin PKB dapat diubah menjadi pencabutan ijin atau dapat diberlakukan kembali
Pembekuan ijin PKB diubah menjadi Pencabutan Ijin apabila :

  1. PKB tidak mampu melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
  2. PKB tidak mampu lagi mengusahakan Kawasan Berikat

Pembekuan Ijin PKB dapat diberlakukan kembali apabila

  1. PKB telah melunasi utangnya
  2. PKB telah mampu kembali mengusahakan Kawasan Berikat

PENCABUTAN IJIN PKB

  1. Presiden RI menetapkan pencabutan ijin PKB dalam hal : PKB tidak melakukan kegiatan selama 12 bulan berturut-turut, Ijin usaha industri tidak berlaku lagi, Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, bertindak tidak jujur dalam usahanya, Tidak melaksanakan kewajibannya setelah proses pembekuan ijin, Atas permohonan PKB sendiri
  2. Barang modal, peralatan dan peralatan kantor milik PKB yang dicabut ijinnya dalam waktu 30 hari sejak tanggal pencabutan, harus : Diekspor kembali, Dipindaht angankan ke PKB lain, Dikeluarkan ke DPIL dengan membayar BM, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 sesuai tatalaksana kepabeanan di bidang impor, Dimusnahkan di bawah pengawasan DJBC, Lewat dari 30 hari barangnya dinyatakan sebagai Barang Tidak Dikuasai
  3. Barang/Bahan yang rusak atau busuk, PDKB wajib : Mereekspor dan atau, Memusnahkan di bawah pengawasan Kepala Kantor BC, Memasukkan untuk dipakai berdasarkan harga penyerahan
  4. Barang sisa/potongan dari PDKB dapat : (1)Mengeluarkan ke DPIL dengan melunasi BM, cukai, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 sepanjang memenuhi ketentuan kepabeanan menggunakan Pemberitahuan Pabean dan (2) Memusnahkan di bawah pengawasan Pejabat BC yang mengawasi Kawasan Berikat yang bersangkutan.